The Blue Economy

 

Ekonomi Biru Menjadi Kunci Pembangunan KP Kedepan

Saatnya perencanaan pembangunan Indonesia, terutama pembangunan laut dan pesisir dapat mengadopsi pembangunan yang berbasiskan Ekonomi Biru (Blue Economy). Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Ekonomi biru dinilai menjadi sebuah “kunci emas” di dalam perencanaan pembangunan nasional. Konsepsi ekonomi biru dinilai dapat menjembatani ekonomi hijau (green economy) yang selama ini diterapkan dalam perencanaan pembangunanan di Indonesia. Keduanya tidak bertentangan, tapi saling melengkapi. Ekonomi biru adalah bagian integral dari ekonomi hijau.  Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo menegaskan kembali arahan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam sesi plenary Konferensi Tingkat Tinggi  (KTT) Rio+20, akhir pekan ini di Rio de Jainero-Brazil.

Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ekonomi biru dapat memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi demi mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.  “Kedepannya KKP berencana akan menyusun program implementasi lainnya, sehingga prinsip ekonomi biru dapat di implementasikan secara praktis dalam mengelola laut dan wilayah pesisir,” sambungnya.

Hal ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan (sustainable growth) sehingga dapat diwujudkannya keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan bisnis yang didukung oleh keseimbangan lingkungan. Apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia(archipelago state) menjadi negara yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pengalaman dalam pembangunan berkelanjutan.

Disamping itu, para kepala negara dan pejabat pemerintahan yang hadir dalam acara tersebut menyatakan komitmennya untuk menitikberatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yangberwawasan lingkungan. Selama ini,  Indonesia telah memberikan banyak perhatian ke darat untuk baik itu dari sisi pembangunan maupun solusi perubahan iklim. Namun, belum sepenuhnya menggali potensi laut dan pesisir dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dengan nilai keadilan serta mengatasi dampak dari perubahan iklim.

Hasil studi menunjukkan bahwa lautan dan daerah pesisir dapat memberikan kontribusi terhadap mitigasi pemanasan global. Lautan menyerap lebih dari 80 persen dari panas berlebih, dan jika didukung dengan teknologi yang tepat, mereka dapat menjadi sumber energi alternatif. Indonesia sendiri telah menyampaikan usulan prinsip ekonomi biru dalam Forum Rio+20 guna mendorong kesadaran global  terhadap pengelolaan laut dan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Ia menjelaskan, ekonomi biru memiliki potensi dalam paradigma pembangunan baru dengan menerapkan  model pengembangan bisnis baru yang  mensinergikan antara pertumbuhan, pembangunan dan lingkungan.

Indonesia sesungguhnya sangat ideal dalam menerapkan konsep ekonomi biru ini. Sebab sebagian besar luas negara ini terdiri dari laut, dengan kekayaan yang menakjubkan.  Jika Sumber Daya Alam (SDA) mampu dikelola dengan baik dengan dibarengi penerapan prinsip ekonomi biru, maka ekonomi Indonesia diharapkan dapat menjadi semakin kuat. Untuk itu, pemerintah bertekad secepatnya dapat mengadopsi konsep blue economy, mengingat tren ke depan pasca-keberhasilan implementasi konsep green economy. “Negara seperti Indonesia, ekonomi hijau mutlak diperlukan, tetapi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menerapkan ekonomi hijau saja tidak cukup perlu dibarengi dengan konsep ekonomi biru", jelas Sharif.

Apalagi potensi ekonomi laut Indonesia diperkirakan mencapai 1,2 triliun dolar AS per tahun atau setara dengan sepuluh kali lipat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Oleh karena itu, pemerintah terus mengusung prinsip ekonomi biru (blue economy) di dalam setiap perencanaan pembangunan di Indonesia. Ekonomi biru dapat dilihat sebagai tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Pendekatan pembangunan berbasis ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan triple track strategy, yaitu program pro- poor (pengentasan kemiskinan),  pro-growth(pertumbuhan), pro-job (penyerapan tenaga kerja) dan pro-environtment (melestarikan lingkungan).

Salah satu langkah nyata Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengimplementasikan ekonomi biru diantaranya melalui prgoram Coral Triangle Initiatives (CTI). Wujud keseriusan tersebut, terutama dalam pengelolaan pesisir dan ekosistem terumbu karang di kawasan segitiga terumbu karang yang meliputi negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Ekonomi biru mulai diterapkan salah satunya  melalui pelestarian terumbu karang. 

Perlu diketahui, KTT segitiga karang (CTI) pada 2009, para pemimpin negara anggota segitiga karang menyetujui lima rencana aksi. Pertama, memperkuat pengelolaan laut lepas olahan, dan kedua mempromosikan pendekatan ekosistem terhadap pengelolaan perikanan. Ketiga, meningkatkan manajemen yang efektif dari daerah perlindungan laut, keempat meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Terakhir upaya melindungi spesies langka.

Acara konferensi Rio+20 menarik perhatian dunia, terbukti dari 192 wakil pemerintah di antaranya sekitar 100 kepala pemerintahan, pegiat lingkungan, dan berbagai organisasi menghadiri konferensi tentang pembangunan berkelanjutan ini. Menteri Kelautan dan Perikanan juga menghadiri side event Indonesia berjudul “Towards a Green Economy Transition in Indonesia  bertajuk “Together We Must Create The Future We Want”.

Disamping itu, Sharif juga berkesempatan memimpin dalam acara side event Coral Triangle Initiatives (CTI) di forum Rio+20. Adapun  tema yang diusung adalah menuju ekonomi biru (towards Blue Economy). Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo serta dihadiri oleh pembicara dari  lima negara anggota CTI-CFF, yakni, Perdana Menteri Solomon Islands, Menteri Natural Resources and Environment, Malaysia , Wakil Menteri Department of Environment and Natural Resources, Republik Filipina,  Wakil Menteri Environment and Natural Resources of Government , Papua New Guinea, Wakil Meneteri Economy and Development, Republik Demokratik Timor Leste.

Jakarta, 24 Juni  2012

Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi


Indra Sakti, SE., MM